Tragedi Banjir Sumatra Bencana Alam atau Keteledoran Pemerintah?
Akhir November 2025, wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diguncang banjir bandang, luapan sungai, dan longsor yang menewaskan ratusan orang dan meninggalkan kerusakan ekonomi bernilai puluhan triliun rupiah. Walaupun BMKG menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem muncul akibat interaksi siklon tropis, gelombang atmosfer, dan konvergensi angin sehingga hujan sebulan “tumpah” dalam waktu kurang dari 24 jam, pertanyaan intinya tetap sama.
Jika hujan deras adalah sesuatu yang wajar di Sumatra, mengapa banjir kali ini berubah menjadi tragedi sebesar ini. Murni karena alam, atau karena keteledoran pemerintah?
BMKG menegaskan bahwa pemicu banjir dan longsor adalah curah hujan sangat ekstrem di puncak musim hujan, ketika beberapa sistem atmosfer (siklon tropis, konvergensi angin, dan gelombang atmosfer) saling memperkuat. Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam menyebabkan tanah jenuh air dan sungai meluap di banyak titik secara bersamaan.
Namun, menurut Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh Muhammad Nur mengatakan bahwa;
“Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) bukan semata disebabkan faktor alam. Bencana tersebut merupakan konsekuensi panjang dari eksploitasi hutan yang terjadi sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.”
Bukti ini diperkuat dengan penemuan ratusan gelondongan kayu yang bertuliskan angka dan memiliki permukaan rata dan rapi bak bekas pemotongan menggunakan chainsaw (gergaji mesin).
Temuan ini diungkap oleh seorang relawan bencana asal Sukabumi, Jawa Barat, yang tengah bertugas di lokasi. Relawan itu adalah Andri Kurniawan, atau yang akrab disapa Abah Zeans, Founder Relawan Sehati Gerak Bersama yang berbasis di Sukabumi.
Kepada detikJabar, Abah Zeans membenarkan temuan tersebut. Ia menyebut foto itu diambil saat dirinya dan tim relawan Sehati Gerak Bersama sedang melakukan asesmen di kawasan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Jaya.
"Batang kayu dengan nomor itu kami temukan di daerah Simpang Tiga, Pidie Jaya. Jumlahnya banyak dan ada bekas gergaji," kata Abah Zeans.
Menurut organisasi WALHI, banjir dan longsor ini adalah akumulasi panjang dari eksploitasi hutan di Sumatra yang sudah berlangsung puluhan tahun. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga air kini terus ditebang, digantikan perkebunan monokultur, tambang terbuka, dan proyek infrastruktur yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Pendapat tersebut diperkuat dengan temuan gelondongan kayu yang memperjelas bahwa penebangan liar masih berlangsung masif, termasuk di kawasan yang seharusnya dilindungi karena memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.
Ketika hutan yang harusnya jadi penyangga air terus ditebas dan dialihfungsikan untuk perkebunan, tambang, atau proyek yang abai terhadap daya dukung lingkungan, struktur tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap dan menahan air.
Kondisi ini diperburuk oleh pendangkalan serta penyempitan sungai akibat akumulasi sedimen, erosi lereng, dan hilangnya vegetasi riparian, yang secara langsung menurunkan kapasitas sungai dalam menampung debit air. Alhasil, intensitas hujan yang sebenarnya tidak ekstrem pun kini cukup untuk memicu banjir besar dan longsor, sebagaimana yang terjadi di Sumatera saat ini.
Sumber: Infografis laju deforestasi di tiga wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor. (Liputan6.com/ Dok FWI)
Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), hingga tahun 2024 kawasan Sumatra hanya menyisakan sekitar 12 juta hektare hutan alam, atau sekitar seperempat dari total luas daratannya. Dalam tujuh tahun terakhir, luasan tersebut menyusut hingga 2,1 juta hektare atau setara dengan 3,6 kali luas Pulau Bali.
Direktur Eksekutif FWI, Mufti Ode, saat diwawancarai tim Regional Liputan6.com pada Kamis (4/12/2025), memaparkan bahwa laju deforestasi di Sumatra sempat melambat, tetapi kembali meningkat pada periode 2023–2024. Dalam kurun satu tahun saja, wilayah ini kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam, atau kurang lebih setara dengan hilangnya 50 lapangan sepak bola setiap jam.
FWI juga mempublikasikan data laju deforestasi di Sumatra yang menunjukkan pola serupa. Pada periode 2017–2021, deforestasi tercatat mencapai 428.232 hektare. Angka tersebut sempat turun menjadi 96.660 hektare pada 2021–2022, dan kembali menurun menjadi 64.097 hektare pada 2022–2023. Namun tren ini berbalik tajam pada 2023–2024, ketika hilangnya tutupan hutan meningkat signifikan hingga mencapai 222.360 hektare.
Kondisi deforestasi yang belum tertangani tersebut semakin mengkhawatirkan ketika melihat bahwa di saat yang sama, pemerintah masih menerbitkan berbagai izin kegiatan tambang di kawasan yang secara ekologis sangat rentan.
Menurut tempo.co, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa ada 23 izin tambang yang berlokasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Ada total 23 izin tambang, ada Izin Usaha Pertambangan, ada kontrak karya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Adapun sebanyak 23 izin tambang itu terdiri atas empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Komoditas dari 23 izin tambang itu meliputi emas, bijih besi, timbal, dan seng.
Kondisi tersebut menjadi semakin memprihatinkan ketika melihat bahwa di tengah krisis ekologis yang sudah jelas terlihat, pemerintah justru masih menerbitkan dan mempertahankan puluhan izin tambang di wilayah yang terbukti sangat rentan terhadap banjir dan longsor.
Lalu, Seberapa Parah Dampak yang Ditimbulkan Banjir Sumatra?
Menurut laporan terbaru BNPB per Selasa (2/12) sore, sebanyak 712 orang dinyatakan meninggal dunia dan 507 orang masih hilang. Angka ini menggambarkan betapa parahnya bencana yang menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di wilayah Sumatra bagian utara, dengan jutaan jiwa terdampak dan lebih dari ratusan ribu orang mengungsi di tiga provinsi. Banyak warga kehilangan rumah, mata pencaharian, akses air bersih, listrik, sekolah, dan layanan kesehatan sehingga memicu krisis kemanusiaan dan trauma psikologis yang panjang.
Sumber: bnpb.go.id, data korban menurut provinsi
Lembaga riset ekonomi seperti Celios memperkirakan kerugian ekonomi banjir Sumatra mencapai sekitar 68 triliun rupiah, mencakup kerusakan rumah, infrastruktur jalan dan jembatan, hilangnya produksi pertanian, serta turunnya pendapatan rumah tangga. Sejumlah analis juga mencatat bencana ini memangkas pertumbuhan ekonomi nasional karena aktivitas produksi, distribusi barang, dan konsumsi masyarakat di wilayah terdampak terganggu berat.
Jika sudah terjadi sedemikian rupa, bagaimana solusinya?
Untuk menghentikan tragedi banjir ini terulang kembali di masa depan, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memberikan rekomendasi tiga solusi sebagai langkah-langkah pengurangan risiko bencana banjir dan tanah longsor, menyusul bencana banjir bandang di Sibolga, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Reboisasi besar-besaran di hulu DAS dan lereng curam, termasuk pemulihan hutan lindung dan vegetasi di sempadan sungai untuk mengembalikan fungsi sebagai penahan air.
Solusi berbasis alam meliputi reboisasi dan konservasi hutan untuk meningkatkan penyerapan air serta memperlambat aliran permukaan. Pemulihan vegetasi di sepanjang sungai dan lereng juga membantu mengurangi erosi, mengatur aliran air, dan berfungsi sebagai penyangga alami terhadap banjir dan longsor.
Selain itu, upaya penanggulangan tidak dapat bergantung pada pendekatan teknis semata, melainkan harus diperkuat melalui intervensi kebijakan yang komprehensif. Pemerintah perlu menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap penerbitan izin di kawasan hulu DAS serta wilayah dengan tingkat kerentanan longsor yang tinggi. Audit menyeluruh terhadap perizinan perkebunan, pertambangan, dan kegiatan ekstraktif lainnya penting dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan daya dukung lingkungan. Peninjauan ulang rencana tata ruang berdasarkan data hidrometeorologi terbaru menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga harus diperkuat, disertai peningkatan transparansi data perizinan agar mekanisme pengawasan publik dapat berfungsi secara optimal.
Di sisi lain, peran masyarakat, akademisi, dan komunitas lingkungan tetap menjadi elemen penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Partisipasi publik melalui advokasi, pemantauan perizinan, serta pengawasan terhadap proyek yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan diperlukan untuk menekan terjadinya pelanggaran. Penguatan literasi ekologis di lingkungan pendidikan dan masyarakat juga menjadi faktor kunci untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam riset pemulihan DAS dapat menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang lebih akurat dan aplikatif.
Kasus yang telah terjadi ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa kerusakan lingkungan bukan isu jauh di luar diri kita, tetapi sesuatu yang dampaknya nyata dan langsung bisa kita rasakan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi alam dan turut mengawasi bagaimana lingkungan dikelola, agar risiko bencana serupa tidak terus berulang di masa yang akan datang.
Referensi:
https://www.tempo.co/ekonomi/esdm-bilang-ada-23-izin-tambang-di-aceh-sumut-dan-sumbar-2096176
Komentar
Posting Komentar